Transparansi Kebijakan Mobilitas di Masa Pandemi

NININMENULIS.COM – Siapa yang kemarin ingin berpergian tetapi diurungkan karena adanya syarat perjalanan yang ‘merepotkan’? Atau siapa yang bingung saat aturan tersebut direvisi dalam waktu cepat? Kemarin pemerintah bilang A, sekarang bilang B, lalu sebagai pelaku perjalanan apa yang perlu kita cermati dari aturan perjalanan yang berubah-ubah ini?

Untuk menjawab kebingungan tersebut, aku mengikuti live streaming Ruang Publik KBR di channel YouTube Berita KBR yang dipersembahkan oleh PMI (Palang Merah Indonesia) dan didukung IFRC. Pada talkshow kali ini, Ruang Publik KBR mengangkat tema ‘PCR dan Antigen Sebagai Syarat Perjalanan’. Talkshow yang diadakan Rabu (10/11) lalu menghadirkan dua narasumber, Dicky Pelupessy, PhD (Kolaborator Ilmuwan LaporCovid-19 & Ketua Lab Intervensi Krisis, Fpsikologi UI) dan dr. Pandu Riono, MPH, PhD (Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia).

Selain mendapatkan informasi dari kedua narasumber, talkshow yang dipandu oleh Ines Nirmala berlangsung interaktif, dimana kita dapat bertanya secara langsung melalui kolom chat di YouTube Berita KBR atau melalu telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 dan WhatsApp di 0812 118 8181. Selain di YouTube Berita KBR, talkshow ‘PCR dan Antigen Sebagai Syarat Perjalanan’ juga dapat didengarkan di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia, 104.2 MSTri FM Jakarta, dan live streaming via website kbr.id.

Polemik Aturan Perjalanan di Masa Pandemi

Kita semua tahu bahwa pemerintah baru saja memperbarui beberapa aturan terkait perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), termasuk aturan bagi pelaku perjalanan. Kebijakan ini berlaku bagi perjalanan darat, laut, dan udara berdasarkan Surat Edaran Satgas COVID-19 No.22 Tahun 2021 yang mulai berlaku sejak 2 November hingga waktu yang ditentukan. Pembaruan kebijakan ini tentu menghadirkan kebingungan, mengapa aturan syarat perjalanan berubah-ubah?

“Kenapa aturan harus ada? Tentu untuk mencegah penularan kasus COVID-19, untuk itulah sejak pandemi, aturan yang terkait screening mulai dilakukan. Jika pada tahun lalu pemerintah mewajibkan test antibodi bagi pelaku perjalanan, sekarang menggunakan test PCR atau antigen, bahkan saat kasus COVID-19 sudah landai, aturan itu tetap ada. Menjadi permasalahan, saat tidak ada opsi atau pilihan bagi pelaku perjalanan yang ‘harus’ test PCR,” buka dr. Pandu Riono.

Kata ‘harus’ inilah yang menjadi polemik dan menimbulkan kontra di kalangan masyarakat. Mengingat biaya yang dikeluarkan untuk test PCR lebih mahal dibanding harga tiket sekali perjalanan. Untuk itulah aturan diubah mengingat lamanya perjalanan domestik di Indonesia tidak sampai memakan waktu satu hari, dan test PCR sebagai keharusan syarat perjalanan dirasa memberatkan masyarakat.

Senada yang dikatakan dr. Pandu Riono, Dicky Pelupessy menerangkan bahwa test PCR dan antigen sama-sama pemeriksaan yang berguna untuk mengendalikan penyebaran virus COVID-19 di masyarakat, “pemeriksaan ada dua jenis, screening menggunakan test antigen dan diagnosis menggunakan test PCR. Sebagai syarat perjalanan terbaru saat ini, test PCR untuk yang baru divaksinasi satu kali dan test antigen untuk yang sudah divaksin dua kali sudah dapat dikatakan memadai karena adanya pilihan yang dapat memotivasi masyarakat untuk segera menuntaskan vaksinasi.”

Polemik aturan perjalanan ini akibat kurang koordinasi yang baik antara departemen yang terkait. Padahal ketidak konsistenan aturan yang dikeluarkan pemerintah akan berakibat kurang baik di masyarakat. Masyarakat menjadi frustasi, tidak percaya, dan akhirnya abai akan semua prosedur kesehatan. Tentu hal ini tidak diinginkan. Untuk itulah dibutuhkan sikap rasional pemerintah dalam menetapkan aturan, dan tidak berdasarkan asumsi saja.

Sikap Masyarakat Menanggapi Aturan perjalanan

Belajar dari berubah-ubahnya aturan yang dikeluarkan pemerintah, Dicky Pelupessy menyarankan bagi masyarakat untuk terus terinformasi dan berusaha mencari informasi yang benar dan dapat diikuti dalam upaya menangani pandemi, “tentu ini tidak mudah mengingat informasi yang berubah-ubah, tetapi mau tidak mau pemerintah memang menjadi standarisasi suatu kebijakan.”

Selain standarisasi syarat perjalanan, standarisasi pemerintah dalam menentukan harga termahal untuk test PCR juga menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat mengingat 80 pembawa COVID-19 tidak bergejala. “Harga test PCR tergantung banyak hal, salah satunya investasi. Untuk pembiayaan seharusnya ditanggung pemerintah, tetapi karena pandemi non pemerintah pun dimintakan berinvestasi. Perbedaan proses lab, pengadaan bahan baku, dan kualitas bahan yang digunakan dari non pemerintah yang lebih baik dan lebih cepat inilah yang menjadi faktor tingginya harga test PCR. Dengan standarisasi dari pemerintah tentu biaya test PCR dapat ditekan,” tutur dr. Pandu Riono.

Selain itu tentu saja kesuksesan dalam mengendalikan COVID-19 tidak hanya tergantung dari test antigen dan PCR saja karena prosedur kesehatan masih menjadi kunci suksesnya pengendalian COVID-19. “Test antigen dan PCR hanya satu dari sekian langkah pengendalian pandemi. Masih ada 3T (Testing, Tracing, Treatment) dan membatasi mobilitas merupakan satu dari upaya 5M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, dan Mengurangi mobilitas) yang kita jalankan,” kata Dicky Pelupessy.

Jika kita sebagai masyarakat patuh menerapkan prosedur kesehatan dengan baik dan benar bukan mustahil pandemi mencapai angka nol persen. Buktinya saat ini Indonesia dapat menekan kasus penyebaran COVID-19. “Meskipun terkadang membingungkan dan tidak sempurna, namun semua aturan yang dibuat pemerintah tetap berdampak dan kita harus mempertahankan kondisi yang sudah membaik ini. Mempertahankan kondisi ini tidak mudah, pemerintah harus lebih transparan dan masyarakat harus lebih sadar pandemi,” tutup dr. Pandu Riono di akhir talkshow ‘PCR dan Antigen Sebagai Syarat Perjalanan’.