NININMENULIS.COM – Indonesia kembali berduka. Gempa Cianjur telah memakan banyak korban dan tidak terhitung berapa banyak kerugian materiil dan immateriil yang ditanggung korban terdampak. Hingga Selasa (29/11) data korban meninggal sudah 271 orang, 9 orang masih dicari, dan 56 ribu orang mengungsi dari 15 kecamatan yang terdampak. Hingga saat ini masih banyak gempa kecil susulan, sehingga penduduk yang rumahnya masih bisa ditinggali pun belum berani kembali pulang. “Bencana boleh banyak, permasalahannya bagaimana kita berupaya agar tidak banyak jatuh korban, dan itu butuh kesiapan bersama,” buka Drs. Pangarso Suryotomo yang akrab disapa Papang, Direktur Direktorat Kesiapsiagaan BNPB saat di lokasi gempa Cianjur.
Menurut Papang, sebagai negara yang masuk dalam 10 besar negara dengan korban meninggal karena bencana terbesar, kita harus bergerak bersama untuk melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana. Dari website BNPB tercatat data selama tahun 2022 sejak Januari telah terjadi 3294 bencana alam dengan korban meninggal dunia 550 orang. Dari bencana alam yang terjadi, 24 diantaranya disebabkan faktor alam atau tektonik, sisanya meteorologi dan cuaca.
Melihat tingginya angka kebencanaan yang terjadi di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya mitigasi dan penanganan bencana alam. Seperti yang kita tahu, setiap orang tanpa pandang bulu bisa menjadi korban bencana alam termasuk penyandang disabilitas dan OYPMK (Orang Yang Pernah Menderita Kusta). Meski BNPB sudah punya rencana mitigasi bagi kelompok disabilitas, namun dalam pelaksanaannya, hal ini tetap perlu pengawasan dari berbagai pihak. Lalu bagaimana mitigasi bencana bagi OYPMK dan penyandang disabilitas yang sudah dilakukan? Seberapa efektifkah langkah yang sudah dilakukan?
Untuk membahas hal tersebut pada Selasa (29/11) lalu, Ruang Publik KBR, Suara untuk Indonesia Bebas Kusta (SUKA) yang bekerjasama dengan NLR Indonesia mengadakan talkshow dengan mengangkat tema ‘Penanggulangan Bencana Inklusif Bagi OYPMK Dan Penyandang Disabilitas’. Dalam talkshow interaktif yang berlangsung selama satu jam itu menghadirkan dua narasumber, yang pertama Drs. Pangarso Suryotomo yang akrab disapa Papang (Direktur Direktorat Kesiapsiagaan BNPB) dan terakhir Bejo Riyanto atau Bejo Joss (Ketua Konsorsium Peduli Disabilitas dan Kusta (PELITA)), seorang penyandang disabilitas yang pernah terdampak bencana.
Talkshow ‘Penanggulangan Bencana Inklusif Bagi OYPMK Dan Penyandang Disabilitas’ ini dapat tonton melalui live YouTube Berita KBR. Talkshow ini juga dapat didengarkan di 105 radio jaringan KBR seluruh Indonesia, 104.2 MSTri FM Jakarta, dan live streaming via website kbr.id. Talkshow yang dipandu oleh Rizal Wijaya ini berlangsung interaktif, di mana kita dapat bertanya langsung melalui kolom chat di YouTube Berita KBR atau melalui telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 dan di WhatsApp 0812 118 8181. Talkshow ini juga dapat disaksikan oleh para OYPMK dan penyandang disabilitas.
Contents
Siaga Disaat Bencana Datang
“Bencana datang di saat kita tidak siap. Saat kejadian bencana, siapa pun dapat menjadi korban, apalagi kelompok rentan tentu memiliki risiko yang lebih besar. Oleh karena itu kita harus selalu siap. Salah satu caranya dengan melibatkan secara aktif kelompok rentan, dalam hal ini OYPMK dan penyandang disabilitas dalam setiap tahap penanggulangan bencana,” kata Papang.
Sejalan seperti yang dikatakan Papang bahwa bencana datang di saat kita tidak siap juga diceritakan Bejo Riyanto, Ketua Konsorsium Peduli Disabilitas dan Kusta (PELITA) saat dirinya mengalami bencana gempa Bantul – Yogyakarta pada 2006 silam. Bejo yang seorang disabilitas pada kaki dan tangannya sejak lahir ini bercerita mengenai bencana gempa yang dialaminya, “saat tsunami Aceh pada 2004, sempat berpikir bagaimana nasib orang seperti saya bila terjadi bencana? Sejak saat itu saya tidak pernah mengunci pintu rumah sebagai upaya persiapan. Naasnya saat malam terjadinya bencana, saya malah mengunci pintu. Saat guncangan tertinggi saya tepat di depan pintu dan terlempar, tersungkur ke tanah berguling-guling.” Saat itu tidak ada kesiapan Bejo dalam menghadapi bencana, yang ia tahu hanya lari tanpa tahu harus lari kemana dan bagaimana.
Menurut kedua narasumber, bencana alam merupakan kejadian berulang sehingga mengetahui kondisi geografis dimana kita tinggal dan seberapa besar tingkat bahayanya akan mengurangi risiko terdampak bencana. “Dengan mengetahui risiko apa saja yang mungkin terjadi, kita sudah mitigasi terjadinya bencana dan menjadikan diri kita selalu siap kapan saja bencana akan datang,” imbuh Papang.
Untuk mengetahui tingkat bahaya suatu daerah, BNPB bekerjasama dengan berbagai pihak mulai dari pemerintah hingga pihak lain yang memiliki pengalaman dalam edukasi kebencanaan di Indonesia menyediakan aplikasi inaRISK Personal. Aplikasi yang dapat diunduh melalui Playstore dan Appstore ini juga dilengkapi dengan rekomendasi aksi untuk melakukan antisipasi secara partisipatif. Aplikasi inaRISK Personal akan terus dikembangkan dan berevolusi untuk kebutuhan pembaharuan data, informasi, dan metodologi agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.
Penanganan Bencana untuk OYPMK dan Penyandang Disabilitas
Penanggulangan bencana tidak hanya sebatas pada upaya responsif pada saat tanggap darurat, melainkan juga lebih kepada upaya pengurangan risiko bencana yang komprehensif dan inklusif. Keterlibatan berbagai pihak dalam pengurangan risiko bencana akan membantu tercapainya ketangguhan kita dalam menghadapi bencana, termasuk para OYPMK dan penyandang disabilitas.
Dalam melakukan penanganan bencana, BNPB tidak pernah membedakan antara yang tidak disabilitas dengan OYPMK dan para penyandang disabilitas. “Hingga saat ini data kita belum memuat berapa banyak orang disabilitas dalam suatu daerah. Jumlah disabilitas hanya diketahui oleh kelompok disabilitas itu sendiri,” kata Papang
Sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana, BNPB menerbitkan Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana. Dengan adanya Perka ini diharapkan menjadi acuan semua pihak dapat berperan dan bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana termasuk OYPMK dan penyandang disabilitas.
