Kebijakan Makroprudensial untuk Mendorong Menuju Net-Zero Emission

Jika menengok kembali ke belakang, saat pandemi pemerintah menerapkan berbagai kebijakan salah satunya membatasi mobilitas untuk menjaga kesehatan masyarakat. Dengan cepat kebijakan mengatasi penularan COVID-19 justru berdampak terhadap sektor ekonomi. Menurut data IMF 2021, pada 2020 di tahun pertama pandemi ekonomi global menyusut hingga 3 persen dan angka kemiskinan meningkat.

Ketika dampak ekonomi akibat pandemi ini terus berlanjut, pemerintah merasa perlu memberikan dukungan untuk mengurangi krisis ekonomi, namun di sisi lain juga membatasi risiko keuangan dan makroekonomi jangka panjang yang dapat muncul dari tingkat utang yang lebih tinggi. Untuk mencapai pemulihan yang adil mencangkup masyarakat miskin, perempuan, dan usaha kecil untuk dapat pulih dari kehilangan pekerjaan, pendapatan, modal manusia, dan aset, diperlukan kebijakan yang tepat, cepat, dan menyeluruh melalui kebijakan sektor fiskal dan moneter.

Untuk itulah Bank Indonesia (BI) mengeluarkan kebijakan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, yakni kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran. Namun banyak orang yang belum paham, apa itu kebijakan makroprudensial?

Memahami Makroprudensial Secara Ringkas

Agar mudah dipahami, yuk coba kita sederhanakan. Jika makroprudensial diibaratkan sebuah hutan dengan berbagai ekosistem di dalamnya yang perlu dijaga keberlanjutannya, maka pohon yang ada ada di dalamnya adalah mikroprudensial. Jadi kebijakan makroprudensial terfokus pada upaya menjaga sistem keuangan secara menyeluruh bukan hanya masing-masing lembaga keuangan. Sebaliknya, mikroprudensial justru terfokus pada masing-masing lembaga keuangan saja. Kebijakan makroprudensial ini memiliki tiga pilar utama, yaitu:

• Intermediasi seimbang untuk menjaga pertumbuhan kredit tidak eksesif dan memadai untuk pertumbuhan ekonomi.

• Menjaga ketahanan sistem keuangan agar secara struktural sistem keuangan kuat menghadapi shock.

• Terakhir, bagaimana mendorong sistem keuangan yang inklusif

Dalam menjalankan kebijakan makroprudensial ini, Bank Indonesia tidak bekerja sendiri. Diperlukan koordinasi antara otoritas keuangan, mulai dari Kementerian Keuangan melalui kebijakan fiskal, Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan moneter, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK). Sebagai sistem keuangan, SSK ini diharapkan mampu menahan dari shock atau gejolak agar secara efektif berkontribusi terhadap pertumbuhan nasional.

Gejolak yang dimaksud di sini bukan hanya terkait ekonomi akibat dari pandemi saja. Termasuk semua gejolak yang berdampak ke inflasi termasuk gangguan bersifat fisik akibat perubahan iklim, seperti banjir, gelombang tinggi, kekeringan, dan lainnya, juga risiko transisi atau penundaan menuju net-zero emission. Biaya yang dikeluarkan akibat risiko transisi dari perubahan iklim dalam bentuk hilangnya kesempatan berinvestasi, terhambatnya ekspor, dan sebagainya dapat dikatakan cukup besar.

Nah alasan ini yang membuat kebijakan makroprudensial berperan penting. Kebijakan makroprudensial inilah yang nantinya mengerem sesuatu yang berlebihan untuk mengembalikan ke kondisi dari tertekan ke sustainable atau berkelanjutan. Salah satu kebijakan makroprudensial mengatasi gejolak akibat perubahan iklim dengan mendorong Indonesia menjadi lebih hijau melalui net-zero emission.

Kaitan Kebijakan Makroprudensial dengan Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau merupakan salah satu strategi keuangan terkait dengan krisis sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk mencapai transisi menuju ekonomi hijau, ada delapan sektor utama ekonomi yang harus menjadi pertimbangan agar tercapai net-zero emission, yaitu:

• Kehutanan dengan mengurangi deforestasi, meningkatkan reboisasi, sertifikasi produk dari hutan, dan pembayaran untuk jasa lingkungan.

• Pertanian dengan mengubah praktik pengelolaan pupuk, air, pestisida, dan nutrisi.

• Sumber air dengan menghemat sumber air tanah dan air permukaan dengan penggunaan sumber daya yang efisien.

• Penangkapan ikan yang menghasilkan peningkatan berkelanjutan dari kegiatan produksi dan pembiayaan untuk mengurangi penangkapan ikan yang berlebihan.

• Ekowisata yang mengarah pada peningkatan partisipasi lokal dan kelompok rentan dalam rantai pariwisata.

• Energi terbarukan dengan meningkatkan matriks energi dari sumber terbarukan.

• Mengubah transportasi pribadi menjadi umum.

• Memperkuat industri manufaktur dengan memperpanjang masa produk dan proses daur ulang untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam dan energi.

Dari delapan sektor di atas terlihat kalau sektor utama mengarah pada rendah emisi karbon, pemakaian sumber daya alam secara efisien, dan inklusi sosial. Sektor ekonomi produksi yang berdampak langsung ke lingkungan harus terus didorong melalui alternatif yang masuk akal dan dapat diterima publik.

Terdapat lima prinsip pembangunan berbasis ekonomi hijau. Pertama, harus mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kedua, harus menciptakan kesetaraan untuk semua periode generasi. Ketiga, mampu memelihara, memulihkan, dan berinvestasi dalam berbagai kegiatan berbasis sumber daya alam. Keempat, diharapkan mendukung tingkat konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Kelima, harus didukung oleh sistem yang kuat, terintegrasi, dan akuntabel.

Dukungan perbankan sebagai lembaga pembiayaan juga berperan aktif dalam upaya menyiapkan perangkat hukum, menyediakan informasi yang mudah diakses semua orang, penyelenggaraan edukasi, dan sosialisasi ke pelosok daerah. Aturan yang disiapkan perbankan dalam pembiayaan haruslah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan pengelolaan risiko kredit yang berdampak pada lingkungan.

Ada tiga kerangka kebijakan ekonomi hijau Bank Indonesia agar sistem keuangan kita stabil, tumbuh, inklusif, dan hijau yaitu dengan cara penguatan kebijakan makroprudensial hijau, pendalaman pasar keuangan hijau, dan pengembangan UMKM hijau. Lalu apa manfaat makroprudensial hijau ini untuk kita terutama para pelaku UMKM?

Kenyataannya banyak pelaku UMKM di luar sana yang belum mengetahui kebijakan makroprudensial hijau ini. Selama ini mereka merasa ‘berjalan sendiri’ tanpa ada dukungan. Padahal kebijakan makroprudensial hijau akan mengatur pemberian pembiayaan hanya terfokus pada UMKM yang usahanya tidak merusak lingkungan dan membatasi pengeluaran di bidang-bidang yang menguras sumber daya alam. Semakin banyak UMKM hijau yang terbantukan dalam akses pembiayaan, semakin banyak lapangan kerja baru yang ramah lingkungan akan tercipta.

Ini peluang bagi UMKM yang selama ini terbukti berperan penting bagi perekonomian khususnya dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. Para UMKM terbukti memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi dan dapat dijadikan penopang stabilitas perekonomian. Sayangnya tidak semua pelaku UMKM mengetahui kebijakan makroprudensial hijau Bank Indonesia. Itulah sebabnya edukasi dan sosialisasi kebijakan sebaiknya harus disebarkan lewat berbagai akses agar menyentuh masyarakat luas secara cepat dan menyeluruh.

Sementara itu sebagai pelaku UMKM pun harus terus meng-upgrade informasi dan kemampuan yang dimiliki. Mencari tahu apa yang bisa dilakukan agar usahanya dapat memberikan dampak yang lebih luas, misalnya dengan bergabung ke komunitas wirausaha atau menjadi anggota organisasi UMKM binaan, dan membuka akses informasi seluas-luasnya.

Jadi tidak salah bila saya katakan kebijakan makroprudensial hijau Bank Indonesia untuk mendorong menuju net-zero emission ini akan membawa dampak positif. Karena manfaat yang didapat bukan hanya meningkatkan pendapatan di sektor perekonomian, tetapi juga mengatasi masalah sosial dan lingkungan hidup ke arah yang lebih baik.