Hari Disabilitas Internasional 2019, Kesetaraan Mendapatkan Akses Kesehatan

NININMENULIS.COM – Ada yang tahu setiap tanggal 3 Desember diperingati sebagai hari apa? Tidak masuk dalam hari libur nasional sehingga banyak yang tidak tahu bahwa 3 Desember 2019 diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2019. Hari Disabilitas Internasional ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kaum disabilitas, menghilangkan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas, memberikan dukungan untuk meningkatkan kemampuan, serta kesejahteraan difabel. Dalam rangka Hari Disabilitas Internasional 2019, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mengadakan talkshow yang mengangkat tema Indonesia Inklusi, SDM Unggul.

Hari Disabilitas Internasional 2019 diselenggarakan Kamis (28/11) lalu yang dihadiri juga para penyandang disabilitas. Kompak mengenakan kaos berwarna kuning terlihat wajah-wajah antusias mengikuti talkshow yang dibuka dengan tarian Yangko Rambe Yangko dibawakan oleh adik-adik tuna rungu Yayasan Santi Rama. Talkshow Hari Disabilitas Internasional 2019 ini dihadiri oleh beberapa lintas program dan sektor di Lingkungan Kementerian kesehatan, yaitu Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ditjen Pendidikan Dasar Kemendikbud RI, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, Organisasi Penyandang Disabilitas, Organisasi Internasional, dan Penyandang Disabilitas. Sejak dimulai hingga akhir, talkshow ini juga difasilitasi kehadiran seorang penerjemah bahasa isyarat agar talkshow dapat dipahami peserta tuna rungu.

“Tema internasional Hari Disabilitas Internasional 2019 adalah ‘Promoting the participation of persons with disabilities and their leadership: taking action on the 2030 development agenda’. Tema ini berfokus pada kondisi yang memungkinkan untuk perubahan transformatif yang dipertimbangkan dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030, melalui peningkatan partisipasi dan kepemimpinan penyandang disabilitas sebagai SDM yang unggul untuk mewujudkan masyarakat inklusi. Sedangkan tema nasional adalah ‘Indonesia Inklusi, SDM Unggul’,” kata Dr. Cut Putri Arianie MHKes, Direktur P2PTM Kemenkes RI di sambutannya sesaat sebelum talkshow dimulai.

Saat membuka talkshow memperingati Hari Disabilitas Internasional 2019, Dr. Anung Sugihanono, M.Kes, Dirjen P2PTM Kemenkes RI menyampaikan fakta dan upaya Kemenkes RI dalam mencegah terjadinya disabilitas. “Menurut WHO di 2010, lebih dari satu milyar anggota masyarakat dunia adalah penyandang disabilitas. Hal ini berarti bahwa 15 dari 100 orang di dunia merupakan penyandang disabilitas. Sekitar 2 – 4 dari 100 orang tersebut termasuk dalam kategori penyandang disabilitas berat. Meskipun kemajuan teknologi dan upaya pencegahan telah banyak membawa manfaat dalam pencegahan disabilitas, namun masih terdapat banyak kondisi yang akhirnya berujung pada disabilitas,” ungkap Dr. Anung dalam sambutannya.

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 mencatat penduduk Indonesia yang disabilitas berusia 5 – 17 tahun sebanyak 3,3% dan pada usia 18 – 59 tahun mencapai 22%, yang tertinggi di Sulawesi Tengah dan yang terendah di Lampung. Kondisi di masyarakat, penyandang disabilitas paling rentan dan kerap termajinalkan. Sebagian besar mereka masih tergantung pada bantuan dan rasa iba orang lain serta belum mendapatkan hak memperoleh kesempatan untuk dapat bertindak, beraktivitas sesuai dengan kondisi mereka.

Karena hal inilah Kementerian Kesehatan meluncurkan peta jalan sistem layanan kesehatan inklusif bagi penyandang disabilitas 2020 – 2024. Peta jalan ini sebagai rujukan bagi seluruh jajaran kesehatan untuk berkolaborasi dalam mewujudkan sistem dan layanan kesehatan yang aksesibel dalam memberdayakan penyandang disabilitas. Lima strategi utama yang diusung di dalam peta jalan ini merujuk pada tujuan WHO Disability Action Plan 2014-2024 serta enam pondasi utama penguatan sistem kesehatan (health system strengthening) dari WHO. Kelima strategi tersebut meliputi:

• Penguatan advokasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor untuk mewujudkan implementasi kebijakan dan aturan layanan kesehatan inklusif disabilitas.

• Penguatan peran serta masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan kerjasama dengan sektor kesehatan.

• Peningkatan akses pelayanan kesehatan inklusif dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

• Penguatan sistem surveilans serta pemantauan dan evaluasi kegiatan.

• Penyediaan sumber daya yang mampu melayani penyandang disabilitas.

Selain mengupayakan peningkatan akses bagi penyandang disabilitas, pemerintah juga memberikan aksesibilitas melalui upaya Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) yaitu upaya untuk memberdayakan penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan baik di keluarga sampai masyarakat. Melalui program RBM ini, diharapkan terbentuk masyarakat yang inklusi terhadap penyandang disabilitas yang ditandai dengan meningkatnya peran serta keluarga dan masyarakat sekitarnya

Selain memaparkan upaya Kemenkes RI untuk mewujudkan sistem dan layanan kesehatan yang aksesibel dalam memberdayakan penyandang disabilitas, hadir juga Dr. dr. Tirza Z Tamin, Sp.KFR (K) dari Perhimpunan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik Indonesia (PB PERDOSRI) yang juga menyoroti perlunya penyediaan aksesibilitas bangunan yang ramah disabilitas. Standar aksesibilitas bangunan gedung, fasilitas dan lingkungan termasuk detil ukuran dan penerapannya diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 30 Tahun 2006. Fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung yang ramah disabilitas meliputi:

• Ukuran dasar ruang yang mengacu kepada ukuran tubuh manusia dewasa, peralatan yang digunakan, dan ruang yang dibutuhkan untuk mewadahi pergerakan penggunanya.

• Jalur pedestrian yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang disabilitas secara mandiri yang dirancang berdasarkan kebutuhan untuk bergerak aman, mudah, nyaman, dan tanpa hambatan.

• Jalur pemandu yaitu jalur yang memandu penyandang disabilitas untuk berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan.

• Area parkir yaitu tempat parkir kendaraan yang dikendarai oleh penyandang disabilitas sehingga diperlukan tempat yang lebih luas untuk naik turun kursi roda, daripada tempat parkir yang biasa. Sedangkan daerah untuk menaik-turunkan penumpang (Passenger Loading Zones) adalah tempat bagi semua penumpang, termasuk penyandang disabilitas untuk naik atau turun dari kendaraan.

• Ramp atau jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga.

• Tangga fasilitas bagi pergerakan vertikal yang dirancang dengan mempertimbangkan ukuran dan kemiringan pijakan dan tanjakan dengan lebar dan memadai.

• Lift untuk membantu pergerakan vertikal di dalam bangunan, baik yang digunakan khusus bagi penyandang disabilitas maupun yang merangkap sebagai lif barang.

• Toilet yaitu fasilitas sanitasi yang aksesibel untuk semua orang, termasuk penyandang disabilitas dan lansia pada bangunan atau fasilitas umum lainnya. Fasilitas toilet termasuk pancuran dan wastafel fasilitas cuci tangan, cuci muka, berkumur atau gosok gigi yang bisa digunakan untuk semua orang termasuk penyandang disabilitas.

• Perlengkapan kontrol yang bisa mempermudah semua orang tanpa terkecuali termasuk penyandang disabilitas untuk melakukan kontrol peralatan tertentu, seperti sistem alarm, tombol/stop kontak, dan pencahayaan.

• Rambu dan Marka sebagai elemen bangunan yang digunakan untuk memberikan informasi, arah, penanda, atau petunjuk, termasuk di dalamnya perangkat multimedia informasi dan komunikasi bagi penyandang disabilitas.